Bawaslu Kabupaten Temanggung Ikuti Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026

Temanggung – Bawaslu Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (9/7/2026).

Kegiatan evaluasi ini diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung, Wahyu Nur Arfiyanto, bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Evaluasi tersebut bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta potensi kerawanan yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing Bawaslu kabupaten/kota menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan serta berbagai dinamika yang dihadapi di daerah. Melalui forum evaluasi ini, peserta juga berdiskusi mengenai upaya penguatan strategi pengawasan agar pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung, Wahyu Nur Arfiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pengawasan melalui penyamaan persepsi dan berbagi pengalaman antardaerah.

"Evaluasi ini menjadi sarana bagi kami untuk mengidentifikasi berbagai kendala maupun potensi kerawanan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Dari hasil evaluasi ini, kami berharap pelaksanaan pengawasan ke depan semakin efektif, sehingga proses pemutakhiran data partai politik dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas," ujar Wahyu.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan kepemiluan melalui pengawasan yang profesional, pencegahan yang optimal, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.