Bawaslu Temanggung Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026

TEMANGGUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Senin (14/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung Sumarsih hadir didampingi staf. Rapat paripurna memiliki agenda persetujuan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam rapat tersebut merupakan bagian dari upaya mengikuti perkembangan kebijakan dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran daerah.

Sumarsih menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah.

“Kehadiran Bawaslu dalam rapat paripurna ini merupakan bagian dari koordinasi dan pemantauan terhadap dinamika kebijakan di daerah. Kami terus berupaya menjaga komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu,” ujar Sumarsih.

Menurutnya, sinergi dan komunikasi antarlembaga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tersebut menjadi salah satu agenda kelembagaan dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Temanggung akan terus menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan demokrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.