Perkuat Akurasi Data, Bawaslu Temanggung Hadiri Inventarisasi Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

TEMANGGUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan Inventarisasi Data Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Rabu (01/07/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Kepala Subbagian, serta staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan akurasi, kelengkapan, dan keseragaman data penanganan pelanggaran yang telah ditangani selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Kegiatan dibuka dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Bre Ikrajendra, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, beliau menyampaikan “Inventarisasi data dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang tersimpan dalam sistem dengan dokumen administrasi penanganan pelanggaran pada masing-masing kabupaten/kota”. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelengkapan data, status akhir penanganan perkara, serta berbagai kendala yang ditemui selama proses penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dan sebagai bukti pendukung untuk lampiran draf rancangan undang-undang pemilu.

Kegiatan dibuka oleh Achmad Husein, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya inventarisasi data sebagai bagian dari penguatan tata kelola penanganan pelanggaran serta penyusunan basis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data temuan dan laporan yang terdokumentasi dengan baik akan menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam peningkatan kualitas pengawasan dan penindakan pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang.

Proses inventarisasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan seluruh data terdokumentasi dengan baik, serta dapat menjadi bagian dari rekam jejak pengawasan demokrasi di Jawa Tengah.