Bawaslu Kabupaten Temanggung dan INISNU Sepakati Program Pendidikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Temanggung — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung dan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kamis (16/4/2026).

Dalam kunjungannya Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Roni Nefriyadi, beserta Anggota, Kasubbag P3SH, dan jajaran staf secretariat, disambut langsung oleh Rektor INISNU Dr. Hamidulloh Ibda. Kedua belah pihak telah melakukan pembahasan intensif terkait rencana kerja sama, khususnya dalam pengembangan pendidikan kepemiluan yang berfokus pada penyelesaian sengketa proses pemilu serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Roni Nefriyadi, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memperluas literasi kepemiluan di lingkungan akademik.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap adanya penguatan pemahaman dan kompetensi, terutama dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu yang partisipatif,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor INISNU Temanggung, Dr. Hamidulloh Ibda, menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung pendidikan demokrasi di lingkungan kampus.

“INISNU berkomitmen menjadi bagian dari penguatan demokrasi melalui pendidikan. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melahirkan program nyata yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat,” ungkapnya.

Selain program pendidikan penyelesaian sengketa, dalam pertemuan tersebut juga disepakati penguatan program pengawasan pemilu partisipatif. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dengan adanya kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung dan INISNU Temanggung optimistis dapat membangun ekosistem pendidikan politik yang lebih kuat serta memperluas peran masyarakat dalam pengawasan pemilu.