Bawaslu Kabupaten Temanggung Ikuti Bimtek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 Secara Daring

Temanggung - Bawaslu Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (20/5/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan penguatan tata kelola pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, khususnya dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung diwakili oleh staf Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu Yusiana Pambaruni. Kehadiran perwakilan PPID ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memastikan pengelolaan informasi publik berjalan secara optimal dan sesuai standar yang ditetapkan.

Bimtek ini membahas berbagai materi penting terkait mekanisme monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, termasuk penguatan peran PPID dalam menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai indikator penilaian keterbukaan informasi publik yang menjadi acuan dalam evaluasi kinerja badan publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap satuan kerja, termasuk Bawaslu Kabupaten Temanggung, dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta memperkuat budaya transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan.

Partisipasi dalam Bimtek ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, sekaligus memperkuat komitmen Bawaslu dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang terbuka, profesional, dan dipercaya oleh publik.

Dengan adanya peningkatan kapasitas melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran secara maksimal dalam pengelolaan PPID, sehingga pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.