BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG TERIMA KUNJUNGAN PERWAKILAN POLDA JAWA TENGAH

TEMANGGUNG - Bertempat di ruang komisioner, Bawaslu Kabupaten Temanggung menerima kunjungan Unit Intel Polda Jawa Tengah dalam rangka silaturahmi dan audensi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 yang membahas pemisahan Pemilu nasional dan lokal, Selasa (22/07/25). 

Pada audiensi tersebut, Perwakilan Unit Intel Polda Jawa Tengah, Sri Haryono, S.H., M.M., bersama beberapa anggota Polres Kabupaten Temanggung diterima langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Sri Haryono menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung bahwa agenda ini digelar untuk menanggapi protes para legislator terhadap Putusan MK tersebut yang dinilai menuai polemik.

“Polda Jawa Tengah saat ini tengah menghimpun tanggapan dari instansi atau lembaga dari tingkat bawah atau bottom up. Tentu tanggapan Bawaslu sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi.”

Pada kesempatannya, Sri Haryono melontarkan pertanyaan untuk memulai audiensi yakni: apa tanggapan Bawaslu Kabupaten Temanggung tentang Putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 dan apakah ada sosialisasi kepada masyarakat dengan adanya Putusan tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Roni Nefriyadi menekankan bahwa bukan ranah Bawaslu Temanggung untuk memberikan tanggapan terhadap putusan MK.

“Sebagai gantinya, yang layak menanggapi adalah partai politik peserta pemilu dan DPR itu sendiri. Kami menjalankan tugas dan wewenang berdasrkan Undang-Undang yang berlaku. Di samping itu, kami tidak bisa mengajukan judicial review atas nama kelembagaan. Masyarakat sipillah yang berhak mengajukan judicial review,” sambung Roni.

Menanggapi pertanyaan selanjutya, Roni mengatakan bahwa Bawaslu tidak berani mengomentari dan mensosialisasikan Putusan MK. Bahkan, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga tidak ingin menambah kekalutan yang sejak awal sudah muncul di masyarakat dan menyulut sentimen di masyarakat.

Audiensi diakhiri dengan harapan agar Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Polda Jawa Tengah bersinergi menjaga kondisi di masyarakat tetap aman dan kondusif meskipun belum memasuki tahapan Pemilu atau Pemilihan.