Bawaslu Temanggung Ikuti Rakor Pengawasan Berjenjang dan Sosialisasi Persiapan Penyusunan IKP

Temanggung - Bawaslu Kabupaten Temanggung mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan secara Berjenjang serta Sosialisasi Persiapan Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kamis (1/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung dihadiri oleh Kordiv P2H Sumarsih beserta staf. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kesiapan jajaran pengawas dalam persiapan penyusunan IKP sebagai instrumen pemetaan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kordiv P2H Bawaslu Kabupaten Temanggung, Sumarsih, menyampaikan bahwa koordinasi dan pemahaman yang sama di setiap jenjang pengawasan menjadi hal penting dalam mempersiapkan penyusunan IKP.

“Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan penguatan terkait pelaksanaan pengawasan secara berjenjang sekaligus persiapan penyusunan IKP. Kami akan menindaklanjuti hasil sosialisasi ini dengan melakukan koordinasi dan mempersiapkan data serta informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan,” ujar Sumarsih.

Menurutnya, pemetaan potensi kerawanan perlu dilakukan secara cermat agar dapat menjadi dasar bagi jajaran pengawas dalam menentukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan.

“IKP diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi kerawanan di wilayah, sehingga jajaran pengawas dapat mempersiapkan langkah pencegahan secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi yang ada,” tambahnya.

Rakor dan sosialisasi tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman jajaran pengawas terkait mekanisme pengawasan secara berjenjang serta tahapan persiapan penyusunan IKP. Dengan koordinasi yang baik, proses identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan diharapkan dapat dilakukan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kesiapan jajaran pengawas dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu yang terukur, terkoordinasi, dan berintegritas.