Bawaslu Temanggung Ikuti Rapat Koordinasi Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Temanggung – Bawaslu Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring (25/2/2026). 

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Rapat koordinasi dibuka oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M. Rofiudin. Dalam arahannya, M. Rofiudin menekankan pentingnya peningkatan kinerja pengelolaan SDM dan administrasi kelembagaan secara tertib dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Tri Adiyanto Baay, bersama staf sekretariat. Dalam pemaparannya, disampaikan sejumlah perkembangan dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan keuangan di tingkat kabupaten/kota.

Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut antara lain progres pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta progres pengumpulan video Best Practice sebagai bagian dari dokumentasi kinerja kelembagaan.

Selain itu, rapat juga membahas aspek manajemen kepegawaian dan kelembagaan, termasuk penguatan tata kelola administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas sekretariat. Tidak kalah penting, dibahas pula terkait pengelolaan keuangan dan anggaran guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung diharapkan dapat semakin meningkatkan tertib administrasi, pengelolaan SDM, serta akuntabilitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu secara efektif dan berkelanjutan.