Bawaslu Kabupaten Temanggung Ikuti “Literasi Pojok Pengawasan Vol. 7” Bahas Isu Strategis Perempuan dalam Pengawasan Pemilu

TEMANGGUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Vol. 7 yang mengangkat tema “Isu-isu Strategis Perempuan dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan (Sebuah Analisa Kerawanan di Setiap Tahapan)” pada Senin, 29 September 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting.

Program literasi ini diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat perspektif gender dalam pengawasan pemilu, khususnya dalam mengidentifikasi potensi kerawanan yang dihadapi perempuan di setiap tahapan pemilu dan pemilihan.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu Ketut Ariyani, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, serta Sri Anjarwati, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tegal.

Dalam paparannya, Ketut Ariyani menekankan pentingnya membangun pengawasan yang sensitif gender untuk mencegah marginalisasi terhadap perempuan, baik sebagai pemilih, peserta pemilu, maupun penyelenggara. Ia juga menggarisbawahi perlunya data dan analisis yang akurat dalam mengukur kerawanan yang dihadapi perempuan di setiap tahapan.

Sementara itu, Sri Anjarwati membagikan perspektif lokal terkait partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Tegal. Ia menekankan perlunya pendekatan kolaboratif antara Bawaslu, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil dalam membangun pengawasan partisipatif yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong Bawaslu di seluruh tingkatan untuk lebih peka terhadap persoalan kesetaraan gender dalam konteks pemilu, serta memperkuat strategi pencegahan pelanggaran yang berpotensi merugikan hak-hak politik perempuan. @humas