Bawaslu Temanggung Gelar kegiatan Simulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

TEMANGGUNG — Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung menggelar kegiatan Simulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kamis (20/11/2025).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengawas dalam menangani temuan maupun laporan pelanggaran secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur hukum. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung, Hj. Maria Ulfah, menyampaikan bahwa pemahaman terhadap alur pelaporan menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas penegakan aturan pada pelaksanaan Pemilu.

“Simulasi ini dilakukan agar seluruh jajaran memahami langkah-langkah teknis penerimaan laporan yang mana harus berjalan sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,” ujarnya.

Pada kegiatan ini, peserta diajak berlatih mengidentifikasi batas waktu penanganan pelanggaran, memastikan kelengkapan syarat formil dan materil laporan, serta mempraktikkan alur pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor dan penerima laporan oleh staf Bawaslu Kabupaten Temanggung.

“Dengan adanya simulasi ini, kami berharap seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat semakin sigap dan memahami secara mendalam mekanisme penanganan pelanggaran. Kesiapan ini sangat penting untuk tahapan Pemilu dengan intensitas laporan yang biasanya akan meningkat,” tambahnya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi evaluasi dan diskusi untuk memperkuat pemahaman jajaran sekretariat terhadap tata cara pelaporan serta kendala-kendala yang mungkin muncul di lapangan. Melalui kegiatan simulasi ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas SDM pengawas agar penanganan pelanggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.