Bawaslu Temanggung Ikuti Rapat Paripurna DPRD Bahas RAPBD dan Propemperda 2026, Tekankan Pentingnya Sinergi Antar-Instansi

Temanggung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung turut menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung ke-7 masa persidangan I Tahun 2025–2026 yang diselenggarakan pada Senin (17/11/2025). Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian pembahasan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

Agenda utama rapat meliputi penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 serta proses persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Dua agenda tersebut menentukan arah kebijakan fiskal sekaligus prioritas legislasi daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung diwakili oleh Wahyu Nur Arfiyanto, yang hadir sebagai bentuk komitmen lembaga dalam menjaga komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan daerah. Kehadiran Bawaslu dipandang penting mengingat proses penyusunan anggaran dan peraturan daerah sering bersinggungan dengan aspek-aspek strategis yang mempengaruhi kehidupan politik, pemerintahan, dan pengawasan pada tahun politik maupun non-politik.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu menyampaikan bahwa Bawaslu siap mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui peran pengawasan yang konstruktif. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta sinergi antara lembaga negara untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Kami memandang bahwa setiap proses perencanaan anggaran maupun penyusunan regulasi daerah harus berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Bawaslu akan terus bersinergi dengan DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut terjaga,” ungkapnya dalam pernyataan yang disampaikan pada sela-sela rapat.

Rapat Paripurna berjalan lancar dan penuh dinamika pembahasan. Dengan adanya kehadiran berbagai unsur lembaga, termasuk Bawaslu, forum tersebut menjadi wadah koordinasi bersama dalam merumuskan kebijakan yang lebih menyeluruh, partisipatif, dan efektif.